Peran Strategis Sistem Informasi dalam Dunia Bisnis Modern

Meningkatnya Pengawasan Digital

Baru-baru ini, Kejaksaan Agung (AGO) Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan empat operator telekomunikasi besar — Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Telkom Metra — untuk memasang alat penyadapan guna mendeteksi keberadaan buronan. Meskipun diklaim hanya untuk penegakan hukum, langkah ini memicu kekhawatiran soal penyalahgunaan wewenang dan potensi pengawasan massal di luar kerangka hukum jelas.

Sistem Informasi dan Peranannya

Sistem informasi adalah infrastruktur kritikal yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan basis data untuk mengelola data pengguna. Saat dilegalkan untuk kebutuhan hukum, teknologi yang sama bisa saja dipakai untuk memantau aktivitas warga biasa tanpa batasan transparan dan akuntabilitas yang memadai.

Risiko Penggunaan Sistem Informasi untuk Pengawasan

Pengawasan sewenang-wenang Tanpa standar operasional yang jelas, praktik penyadapan bisa menyasar individu yang belum menjadi tersangka .

Erosi civil liberties Aktivis HAM mengingatkan bahwa perlu ada kontrol ketat untuk menjaga kebebasan sipil .

Kerentanan data pribadi: Meski ada undang-undang perlindungan data (1–2% revenue penalty), tetapi mekanisme pengawasan terhadap entitas negara yang mendapat akses belum sekuat korporasi.

Kebutuhan Tata Kelola Sistem Informasi yang Responsif dan Transparan

Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi, berikut langkah penting yang perlu dilakukan:

Definisi yang jelas siapa saja yang berhak mengakses data penyadapan, untuk tujuan apa, dan berapa lama data disimpan.
Mekanisme pengawasan independen, misalnya KPK atau MA, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Audit dan pelaporan publik secara rutin agar masyarakat mengetahui sejauh mana sistem pemerintahan menggunakan data elektronik.
Edukasi publiktentang hak digital dan cara melindungi privasi di era digital.
Tren Teknologi dan Regulasi Terkini
Di tahun 2025, seiring maraknya adopsi AI, IoT, dan sistem cloud, kebutuhan akan arsitektur zerotrust, enkripsi end-to-end, dan quantum-safe encryption semakin mendesak [sentinelone.com]. Regulasi pun harus berkembang, bukan hanya mengatur korporasi, tapi juga cakupan dan batasan wewenang institusi negara.

Kesimpulan

Penggunaan sistem informasi untuk kepentingan penyadapan di Indonesia mengusik jantung privasi warga. Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil, dibutuhkan revisi tata kelola yang kuat: definisi legal, pengawasan independen, pelaporan publik, dan literasi digital. Tanpa itu, teknologi canggih justru berpotensi mengikis hak dasar masyarakat.
Dengan gaya yang informatif dan provokatif, artikel ini bisa dibawa ke Kompasiana untuk membuka diskusi publik lebih lanjut . Silakan disesuaikan jika mau ditambahkan contoh kasus lokal atau usulan langkah pemerintah.